Muhammad Farhan Usul Pemerintah Buat Tim Khusus Tangani Covid-19

Bandung.merdeka.com - Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan menyoroti cara penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, perlu dibuat tim khusus untuk menangani virus Covid-19, terutama di beberapa kota besar.

"Angka kasus positif COVID-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus. Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana. Khusus Jakarta, Bogor, Tangeran atau Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (ad hoc) untuk menangani penyebaran Covid-19," ujar Farhan dari berita tertulis diterima Merdeka.

Kata Farhan, lonjakan kasus terus terjadi meski PPKM Darurat diberlakukan harus dievaluasi secara akurat.

"Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia, saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," terangnya.

Menurutnya, klaster keluarga yang mendominasi lonjakan jadi atensi bagi Pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak - anak. Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid-19. Jika memang faktanya seperti ini, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.

Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi. Pemerintah, lanjut Farhan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.

"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," ujarnya.

Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat gagal memutus mata rantai penularan Covid-19.

"Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung. Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," tambahnya.

Â