Gelar aksi, PMII Kota Bandung tuntut KPU dan Bawaslu profesional

Bandung.merdeka.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung menggelar aksi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat di Jalan Turangga, Selasa (30/1). Puluhan mahasiswa itu menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu untuk profesional saat masa pemilu berlangsung.

Koordinator aksi Junen Hudaya mengatakan, pemilu merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktik bernegara, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemilihan umum dianggap sebagai alat demokrasi, dan memposisikan pemilihan umum dalam fungsi asasinya sebagai wahana pembentuk representative goverment. Mekanisme ini mengatur prinsip kedaulatan rakyat berpusat pada penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur, dan adil.

"Dalam pemilu nanti, kami PMII Kota Bandung menegaskan dan menuntut KPU dan Bawaslu harus independen, profesional dan proporsional. Tentunya ini harus dilakukan oleh KPU dan Bawaslu," ujar Junen kepada Merdeka Bandung, Selasa (30/1).

Pada aksi yang dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB, PMII Kota Bandung juga menuntut KPU harus akurat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu harus menindak tegas pelaku politik uang, praktik mahar politik, penyebar isu sara dan pelaku kampanye hitam.

"Setiap kandidat calon kepala daerah harus membangun visi dan misi serta programatik yang menunjang kesejahteraan rakyat, serta setiap kandidat calon kepala daerah, partai politik, dan tim pemenangan agar tidak melakukan money politik, praktek mahar politik, penyebar isu sara, praktik kampanye hitam, dan pelanggaran pemilu lainnya," katanya.

Junen menjelaskan, salah satu fungsi utama pemilu dalam negara demokratis antara lain adalah untuk menentukan kepemimpinan nasional secara konstitusional.

"Kita mencermati adanya jurang yang cukup lebar antara konsep kedaulatan rakyat sebagai das sollen (idealnya), dengan das sein (realitas) serta problematika pelaksanaan pemilu di Indonesia. Ada beragam kendala yang harus diatasi agar pemilu benar-benar menghasilkan pemerintahan yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual," ujarnya.