Beredar Surat Keputusan DPP Golkar dukung Ridwan Kamil maju Pilgub Jabar 2018

Bandung.merdeka.com - Beredar Surat Keputusan (SK) DPP Golkar yang mendorong Ridwan Kamil sebagai bakal calon Gubernur Jabar 2018 Golkar. ‎SK tersebut ada tandatangannya Ketua Umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham dan beredar di kalangan wartawan. Isinya menetapkan Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur dan dipasangkan dengan Daniel Mutaqien Syafiuddin cawagub.

Namun saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPD Golkar Jabar M.Q Iswara belum mengetahui adanya surat penetapan tersebut. Artinya belum ada instruksi atau keputusan Golkar mendukung Ridwan Kamil. "Sampai hari ini kami belum mendengar tentang itu," kata Iswara via sambungan telepon, Jumat (22/9).

Dia mengatakan, Golkar sendiri tidak pernah gegabah menetapkan calonnya untuk Pilgub Jabar 2018. Menurut dia, dari tingkat pusat sampai daerah ada mekanisme yang harus ditempuh. ‎Apalagi Pilgub Jabar akan dijadikan barometer politik nasional untuk menghadapi Pilpres 2019.

"Kami yakin untuk rekomendasi cagub di Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia ini. Dengan jumlah hampir seperlima pemilih nasional. DPP tidak akan gegabah. Apalagi Pilgub saat ini menjelang Pileg dan Pilpres Jawa Barat selalu menjadi barometer politik nasional," ujarnya.

Dia menegaskan, masih menunggu instruksi langsung DPP Golkar terkait pengusungan calon gubernur. Sejauh ini instruksi tersebut belum ada ke DPD Partai Golkar Jabar. "Dan kami masih menunggu keputusan resmi yang disampaikan secara resmi. Tentunya semua juga ada mekanismenya. Kita tunggu saja," ujarnya.

Ridwan Kamil duga SK itu hoax

Sementara itu, Ridwan Kamil mengaku belum bisa memastikan kebenaran isi surat tersebut. Pria yang akrab disapa Emil ini pun baru mengetahui desas desus isi surat tersebut dari pesan WhatsApp.

"Jadi statement saya cuma dua. Pertama silakan tanya langsung ke DPP Golkar terkait konfirmasi berita ini. Dua, faktanya Saya belum menerima apapun, termasuk suratnya. Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya," ujar Emil.

Menurut Emil, untuk mengkonfirmasi kebenaran isi surat tersebut harus dikonfirmasi langsung ke DPP Golkar. Sebab dalam surat tersebur tercantum DPP Golkar sebagai pembuat surat.

"Ini mah masih katanya. Dan karena sumber penberinya adalah DPP Golkar, jadi konfirmasinya ke pemberi surat bukan ke peneima surat. Kalau mengkonfirmasinya ke penerima surat, Saya katakan, Saya belum menerima. Saya juga sama seperti media dapat kabarnya via smartphone," ucapnya.

Emil mengungkapkan, dirinya menunggu bukti resmi jika dukungan yang disampaikan seperti isi surat yang beredar adalah benar. Dia mengaku tidak terlalu percaya sebelum menerima bukti resmi dari DPP Golkar sebagai bentuk dukungan kepada dirinya di Pilgub Jabar.

"Dalam politik tidak bisa kita meyakini terus mempublikasi tapi tidak pegang dokumennya, itu bisa blunder. Makanya Saya enggak pernah melakukan klarifikasi atau statement sebelum menerima dokumen. Karena dalam politik sebelum janur kuning melengkung itu sekian menit bisa berubah sekian jam bisa berubah," katanya.

Emil pun mengaku khawatir jika informasi yang disampaikan dalam isi surat tersebut merupakan hoax. Sebab dalam isi surat tidak mencantumkan nomor surat serta tanggal. "Bisa juga hoax kan. Soalnya saya lihat tanggalnya belum ada, nomor suratnya belum ada," ujarnya.

Di sisi lain, DPD PDIP Jabar tidak terpengaruh dengan beredarnya Surat Keputusan Partai Golkar yang mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018. Apalagi SK tersebut belum tentu valid karena pengurus di tingkat wilayah sudah menyampaikan bantahannya.

"Kita belum tahu validitasnya. Secara formal dan informal pak Dedi Mulyadi dan struktur pengurus Partai Golkar juga belum ada informasi kepada kami," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Abdi Yuhana.

Golkar dan PDIP sendiri sejauh ini memang sudah memiliki komitmen untuk bekerja sama memenangkan Pilkada di 16 kabupaten/kota di Jabar dan Pilgub Jabar. Tapi jika ada niatan Golkar meninggalkan, PDIP tetap tidak terpengaruh. Apalagi secara hitung-hitungan hanya PDIP yang bisa satu paket mengusung calonnya sendiri.

"Karena PDI perjuangan punya skenario di Pilgub Jabar dan tidak akan terpengaruh dengan manuver partai apapun," ujarnya.