1. BANDUNG
  2. HALO BANDUNG

Dinkes Jabar siap lakukan vaksin ulang

“Jika umurnya masih masuk, kita imunisasi ulang. Tapi jika sudah lewat, kita akan berikan imunisasi lanjutan,” jelas Kepala Dinkes Provinsi Jabar

Ilustrasi. ©2016 Merdeka.com Reporter : Iman Herdiana | Sabtu, 16 Juli 2016 18:59

Merdeka.com, Bandung - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Alma Lucyati, mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat kepada 13 rumah sakit di Bekasi yang disebut sebagai penerima vaksin palsu.

Surat tersebut berisi perintah agar pihak rumah sakit mendata nama-nama pasien imunisasi yang diduga diimunisasi menggunakan vaksin palsu. Dengan data itu, pasien akan mendapat imunisasi ulang.

“Jika umurnya masih masuk, kita imunisasi ulang. Tapi jika sudah lewat, kita akan berikan imunisasi lanjutan,” jelas Alma Lucyati, melalui rilis yang diterima Merdeka Bandung, Sabtu (16/07).

Saat ini, lanjut dia, pihaknya sedang mengecek kesiapan stok vaksin dari dinas kesehatan provinsi, kota, dan kabupaten untuk dibantukan ke rumah sakit tersebut.

Langkah tersebut sebagai respon dari publikasi oleh Kementerian Kesehatan terkait nama-nama rumah sakit penerima vaksin palsu. Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyatakan, anak yang mendapat vaksin palsu seharusnya kembali diimunisasi. Sebab, mereka yang mendapat vaksin palsu tentu tidak mendapat manfaat kebal terhadap suatu penyakit.

Mengenai sediaan vaksin yang ada di rumah sakit saat ini, Alma meminta masyarakat tidak perlu khawatir atas keaslian vaksin tersebut. Sejak kabar merebaknya vaksin palsu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk membekukan distribusi semua stok vaksin yang non pemerintah.

“Sedangkan vaksin yang sekarang tersedia (terutama di rumah sakit pemerintah) adalah yang buatan pemerintah serta terjamin keaslian dan mutunya,” jelasnya.

Ia juga prihatin dengan para orangtua yang anaknya terkena musibah vaksin palsu. “Orangtua dan pemerintah ini dua-duanya korban dari segelintir orang yang mementingkan keuntungan semata,” katanya.

Dinkes Jabar juga telah berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu di Pusat terdiri dari Kementerian Kesehatan, Bareskrim, BPOM, Dinas Kesehatan Provinsi. Dibentuknya Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu, menurut Alma, sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam penanganan kasus vaksin palsu.

“Satgas ini bertujuan antara adalah mencari sampai tuntas pengedar, penyalur, pembuat karena yang paling tahu saat ini di mana saja daerah pergerakan mereka, jadi kita bisa melakukan tindakan yang diperlukan di daerah penyebaran vaksin palsu tersebut,” katanya.

Untuk diketahui, Jawa Barat memiliki 44 Rumah Sakit Umum Daerah, 270 rumah sakit swasta. Sebelumnya, 13 dari 14 rumah sakit swasta yang dipublikasikan sebagai penerima vaksin palsu berlokasi di Bekasi Jawa Barat.

(FF/IH)
  1. Info Kesehatan
  2. Info Jabar
SHARE BERITA INI:
KOMENTAR ANDA